MITRA BISNIS PASANG IKLAN DAN BERLANGGANAN MAJALAH DAHSYAT PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

PASANG IKLAN, SEREMONIAL DAN UCAPAN DI MAJALAH DAHSYAT !!!!, Satu halaman full color = 3juta,- 1/2 Hal full color = 1,5 Juta,- 1/4 HAL full color Rp 750.000,- . HUB: 085273839566.

Senin, 02 Agustus 2010

Giliran BKBPP Mendata Penduduk


• Wawako Palembangpun didata

Sebelumnya Pendataan penduduk telah dilakukan oleh BPS dan Catatan Sipil Giliran Badan keluarga berencana pemberdayaan perempuan-BKBPP melakukan pendataan.
3985 kader BKBPP Kota palembang giliran melakukan Pendataan Penduduk diKota palembang, pendataan dimaksudkan untuk keperluan pendataan peserta program keluarga berencana disamping untuk keperluan element lainnya.
Pendataan Penduduk BKBPP Kota palembang meliputi 72 indikator pendataan yang mengarah data Program keluarga berencana, Pendataan yang dilakukan BKBPP ini menelan dana sebesar Rp 156 Juta lebih kecil dibandingkan pendataan lainnya ini disebabkan petugas atau kader yang akan melaksanakan pendataan tidak diberikan upah dengan kata lain bekerja secara sukarela seperti yang dikatakan Kepala BKBPP Kota palembang H Yulius Haidar SE saat mendata dikediaman Wakil Walikota palembang H Romi Herton SH MH.
“Untuk jumlahnya dana yang disiapkan sebanyak Rp 156 Juta lebih kecil Jumlah kader kita ada 3985 Kader yang mereka ini tanpa imbalan sukarela bekerja secara social dan terbukti mereka tetap aktif, pendataan ini dilakukan rutin setiap tahun dan bersifat UP DATE data saja tidak seperti yang pertama kalinya, banyak hal yang kita data ada 72 indikator informasi data yang kita perlukan terutama untuk keperluan Program Keluarga Berencana”Tegas Yulius.
Sementara Wakil Walikota Palembang H Romi Herton SH MH menyarankan untuk kedepannya agar pendataan yang berbeda kepentingan seperti Catatan Sipil, badan Stastistik dan BKKBN dapat dilakukan secara bersama sama. Menurutnya lebih menghemat biaya dan data yang didapatkan sama.
“Mereka ini melaksanakan tugas Negara pendataan mudah mudahan data bisa bermanfaat, Namun harapan saya kedepan kenapa Negara tidak mencoba untuk melakukan pendataan resmi dengan mengabungkannya secara bersama sama ada pendataan yang dilakukan BKBPP kemudian catatan sipil kemudian pendataan Stastistik maka datanya sama jika terjadi persoalan maka data yang diperlukan akan sama dan kongkrit sehingga tidak menuai kritisi lagi karena datanya akan sama”Ujar Romi (Yulianto/Dahsyat)

Tidak ada komentar: